Disbud Bali: Joged Bumbung Erotis Salahi Aturan dan Dibiasakan Umbar Seksualitas

Baru-baru ini UNESCO telah menetapkan Joed Bumbung sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda pada Rabu (2/12/2015) lalu.

Tarian ini satu dari delapan tari Bali lain yang diajukan dalam Sidang UNESCO di  Windhoek, Namibia, Afrika Selatan.

Tarian ini termasuk sebagai bagian dari Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity UNESCO.

Asal diketahui, Joged Bumbung memiliki stigma porno karena menampilkan tarian yang erotis, dan vulgar.

Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan Bali Dewa Beratha menyatakan, pihaknya tidak akan membiarkan semakin maraknya pagelaran Joged Bumbung yang mengumbar seksualitas.

Apalagi setelah tarian ini ditetapkan sebagai satu di antara sembilan Tari Bali Warisan Budaya Dunia UNESCO.

Menurut Dewa Beratha, Joged Bumbung yang kerap ditampilkan menyimpang ini menyalahi aturan yang berlaku.

Tari Joged Bumbung Bali

Sekaaa Joged Bumbung Adi Suara Desa Sedang Kecamatan Abianseman, Kabupaten Badung saat tampil di panggung Terbuka Ksirarnawa, Art Centre Denpasar, Sabtu (27/6/2015). (Tribun Bali/ AA Putu Santiasa)

Ketika aturan tersebut dilanggar, sudah seharusnya joged ini tidak boleh dipentaskan.

Namun sayangnya masyarakat cenderung tidak peduli dan membiasakan ini secara terus menerus.

“Rupanya di sini sudah ada pergeseran nilai di masyarakat. Hal ini justru terus dijadikan suatu kebiasaan, inilah yang parah,” ujar Beratha kepada Tribun Bali, Jumat (4/12/2015).

Ia juga menambahkan, dalam pakem tari Bali ada tiga hal yakni mungkah lawang, pengawak, dan pengecet.

Jika satu di antara ketiga komponen ini yang sudah tidak sesuai, maka harus dihentikan.

Tindak lanjut berupa upaya hukum jika seperti ini akan sulit dilakukan.

Karena harus jelas ada pengaduan terkait penyimpangan tersebut.

Sementara menurut Prof Dr I Wayan Dibia, kesulitan ini justru dibangun karena adanya “kucing-kucingan” antara aparat dengan pelaku penyimpangan joged ini.

“Karena ada kepentingan inilah, bisa dikatakan demi kebutuhan komersil jadi ada ‘kucing-kucingan’ baik dari pelaku dan aparat itu sendiri,” ujar Prof Dibia.

Guru Besar ISI Denpasar ini juga menekankan penegakan hukum tersebut harus benar-benar dilakukan, baik pihak keamanan desa maupun kota yang  tahu adanya pementasan joged porno ini.

Apalagi untuk daerah-daerah yang ada di pelosok, Joged Bumbung dengan tampilan vulgar cukup marak yang ditampilkan oleh sekaa di tempat tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh I Made Sidia, dosen ISI Denpasar.

Kerap kali Joged Bumbung yang menyimpang tersebut dilakukan oleh seka-sekaa di daerah terpencil.

“Saya pernah menyaksikan di youtube bahwa justru joged dengan unsur seksualitas ini lebih sering terjadi di daerah yang tidak terjangkau sehingga sulit terdeteksi,” ujar Sidia.

Sementara menurut Prof Dr I Wayan Dibia, kesulitan ini justru dibangun karena adanya “kucing-kucingan” antara aparat dengan pelaku penyimpangan joged ini.

“Karena ada kepentingan inilah, bisa dikatakan demi kebutuhan komersil jadi ada ‘kucing-kucingan’ baik dari pelaku dan aparat itu sendiri,” ujar Prof Dibia.

Guru Besar ISI Denpasar ini juga menekankan penegakan hukum tersebut harus benar-benar dilakukan, baik pihak keamanan desa maupun kota yang  tahu adanya pementasan joged porno ini.

Apalagi untuk daerah-daerah yang ada di pelosok, Joged Bumbung dengan tampilan vulgar cukup marak yang ditampilkan oleh sekaa di tempat tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh I Made Sidia, dosen ISI Denpasar.

Kerap kali Joged Bumbung yang menyimpang tersebut dilakukan oleh seka-sekaa di daerah terpencil.

“Saya pernah menyaksikan di youtube bahwa justru joged dengan unsur seksualitas ini lebih sering terjadi di daerah yang tidak terjangkau sehingga sulit terdeteksi,” ujar Sidia.

Khususnya majelis pakraman desa, di mana tari ini ditampilkan.

Lewat merekalah sosialisasi dan pemantauan bisa dilakukan agar ke depannya, bagi mereka yang masih membawakan tari ini secara menyimpang bisa langsung ditindaklanjuti.

“Sekarang ini tergantung masyarakat Bali sendiri, kalau memang ada niatan baik untuk menyelamatkan tarian ini, bisa secara bersama-sama melakukan ini. Tidak hanya dari pemerintah, namun semua pemangku kepentingan termasuk dari masyarakat,” ujar Beratha.

Selain petisi ke Youtube, sebelumnya Prof Dibia juga bisa memakai Undang Undang Pornografi untuk menjerat tarian joged yang berbau pornoaksi.

“Sekarang, tergantung apakah aparat berani untuk menegakkan itu atau tidak. Sehingga jika kasus seperti ini masih terus terjadi, ada sanksi jelas yang diberikan untuk memberikan efek jera kepada para pelakunya,” ujarnya.

Apabila Pemprov Bali tidak bisa meredam pementasan Joged Bumbung porno tersebut.

Apalagi sudah banyak beredar di Youtube maupun Facebook, bukan tidak mungkin UNESCO akan mencabutnya sebagai Warisan Budaya Dunia.

Perwakilan UNESCO yang ada di Indonesia pastinya akan terus memantau perkembangan setiap jenis tari yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia.

Jika di kemudian hari ternyata ditemukan melanggar nilai-nilai, UNESCO berhak mencabutnya. (*)

Sumber: bali.tribunnews.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *